Tugas 6 - Sosiologi dan Politik

Analisa hubungan antara bentuk birokrasi Negara maju dengan Negara berkembang dalam mengatasi kebutuhan masyarakat.

Jawab :

Pengertian Birokrasi

Birokrasi terdiri dari biro yang artinya meja dan krasi yang artinya kekuasaan. Dari pengertian dua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa birokrasi adalah kekuasaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip ideal bekerjanya suatu organisasi. Birokrasi ini bersifat rigid atau kaku.

Fungsi dan Peran Birokrasi

1. Melaksanakan pelayanan publik
2. Pelaksana pembangunan yang profesional
3. Perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan.
4. Alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik (netral)

Tujuan Birokrasi

1. Sejalan dengan tujuan pemerintahan
2. Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara
3. Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan professional
4. Menjalankan mamajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, prefentif, antisipatif, resolusi, dll.

            Pelaksanaan birokrasi setiap negara berbeda-beda tergantung dari sistem pemerintahan yang dianut oleh setiap negara. Dengan begitu birokrasi di Negara maju tentu akan berbeda dengan birokrasi di Negara berkembang. Birokrasi yang diterapkan sudah bagus atau belum di Negara maju dan Negara berkembang dapat terlihat dari penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakatnya seperti pengadaan barang dan jasa terutama dalam bidang transportasi, pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi, dan penyediaan pendidikan gratis.

Di Negara berkembang, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum bisa dikatakan baik karena pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah belum bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kondisi geografis, sumber daya manusia, sumber penerimaan, dan teknologi informasi. Sedangkan di Negara maju bisa dikatakan pelayanan public yang ada sudah baik karena hamper semua faktor tersebut bias teratasi dengan baik.

Contoh Negara Maju (Jepang) dan Negara Berkembang (Indonesia)

Salah satu fungsi utama dari suatu birokrasi adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam tugas ini kami akan membahas lebih lanjut mengenai pelayanan publik yang terdapat di Indonesia dan di Jepang. Dan untuk lebih mendalam lagi, kami akan mengambil contohnya di dalam bidang pelayanan transportasi di kedua negara tersebut.

Di Indonesia, pelayanan publik selama ini masih dinilai masyarakat sangat mahal dan bertele-tele, karena dalam memberikan pelayanan publik, birokrasi di Indonesia dibuat menjadi lebih sulit. Bahkan, dalam pemberian pelayanan publik di Indonesia terkadang disalahgunakan oleh para birokrat, sebagian dari mereka menjadikan pelayanan publik sebagai sumber pendapatannya dengan meminta bayaran kepada masyarakat yang ingin urusannya di pemerintahan dapat di urus dengan cepat.

Kondisi diatas, tidak akan dapat menciptakan kesejahteraan bagi rakyat justru mempersulit rakyat. UUD 1945 mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat yaitu membangun kesejahteraan negara dan tanggung jawab pemerintah memenuhi kebutuhan warga negaranya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pelayanan publik di kantor pemerintahan di Indonesia masih terbilang buruk.

Dalam pelayanan publik yang sering menjadi keluhan dan sering menjadi perbincangan salah satunya adalah transportasi yang meramaikan jalan di Indonesia. Kami menyoroti bidang ini karena banyaknya permasalahan yang timbul di dalamya. Bila dibandingkan dengan negara Jepang, harus kita akui, bahwa dunia transportasi kita masih perlu penataan lanjutan. Bukan hanya soal ketersediaan, kelayakan dan bahkan kualitas sarana dan pra sarana transportasi, tetapi juga menyangkut mutu layanan kepada konsumen. Fakta keterbatasan sarana dan prasarana transportasi kita, sangat jelas terpampang, oleh karena itu perbaikan pelayanan yang dilakukan secara bertahap menjadi tepat. Sehingga dapat dikatakan apabila kondisi transportasi di Indonesia sebuah mimpi buruk bagi para penggunanya. Bagaimana tidak, tidak ada satupun transportasi di Indonesia yang dapat memberikan jaminan keamanan, kenyamanan dan ketepatan waktu tempuh. Padahal, Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri dari lima pulau besar yang dipisahkan oleh laut membutuhkan setidaknya optimalisasi di setiap transportasi untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya dan juga mendorong kegiatan produksi yang dapat menggenjot perekonomian Indonesia.

Salah satu transportasi yang memiliki peranan penting adalah transportasi darat, karena bagaimanapun, transportasi darat merupakan transportasi yang digunakan oleh sebagian masyarakat dalam mencari penghidupannya. Adapun salah satu contoh dari transportasi ini adalah kereta api dan angkutan darat. Kita ambil salah satu contohnya kereta rel listrik (KRL). Bila di bandingkan dengan kereta yang ada di Jepang, jangan bayangkan sebuah kondisi yang nyaman, aman dan tepat waktu dari KRL, karena kondisi KRL itu sendiri kerap kali mengalami banyak gangguan semacam gangguan sinyal, korsleting, rel patah, mogok dan sebagaimananya.

Salah satu contoh, KRL express yang menjadi sarana transportasi darat yang memudahkan kaum penglaju di kota-kota satelit semacam Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kondisi KRL Ekspres bisa menjadi alternatif solusi yang memudahkan kaum penglaju untuk sampai tepat waktu. Hanya saja, keterbatasan transportasi ini adalah terbatasnya akses penggunaan di jam-jam kantor dan secara ekonomis tidak terakses oleh masyarakat kelas bawah karena harga tiket sekali jalan yang cukup tinggi hanya bisa dijangkau para pekerja kelas menengah. Suatu gambaran ironis, bagaimana kenyamanan itu hanya bisa diakses bagi the have bukan the have not. Walaupun demikian kondisi KRL Express itu sendiri juga tidak luput dari kondisi yang tidak menentu yang disebabkan kurangnya manajemen dan pemeliharaan terhadap transportasi itu sendiri, sehingga kenyamanan itu juga tidak diiringi dengan tidak terjaminnya ketepatan waktu.

Sedangkan nasib masyarakat kelas bawah yang tidak sanggup membeli karcis kereta express harus rela menaiki kereta yang sangat penuh dengan kondisi yang menyedihkan. Namun karena keterbatasan dana dan keterbatasan pelayanan publik yang ada, membuat mereka tetap memilih KRL Ekonomi yang kondisinya telah tidak layak guna tetap menjadi pilihan mereka. Kereta api kelas ekonomi masih kurang memadai karena banyak masyarakat yang naik ke atap kereta api agar tetap bisa menggunakan kereta api sebagai transportasi umum. Padahal sudah jelas, hal itu sangat membahayakan keselamatan para penumpang. Mereka nekat melakukan ini karena harga karcis untuk kereta kelas ekonomi sangat murah dibandingkan dengan kereta jenis lain dan angkutan umum lain seperti bus.

Sebuah ironi tersendiri manakala kondisi KRL itu sendiri menghadapi dilema dalam hal pemeliharaan dan peremajaan. Hal ini berdampak pada lemahnya kemampuan transportasi ini menyokong kegiatan perekonomian kaum penglaju jika terjadi gangguan-gangguan teknis semacam kerusakan sinyal, rel patah, mogok, dll. Bila dibandingkan dengan kondisi di Jepang sungguh kondisi ini memprihatinkan, dimana kerugian ekonomi terjadi akibat manajemen yang tidak cermat dan kurangnya pemeliharaan moda transportasi yang mengganggu kegiatan proses produksi suatu perekonomian.

Oleh karena itu, Pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih besar lagi sehingga transportasi darat harus berada dalam posisi performansi yang baik secara sarana dan prasarananya, apakah itu jalan rel, gerbong, kereta, stasiun, jalan raya, bus, dll. Permasalahannya adalah bagaimana memelihara hal tersebut. Di satu sisi, suatu transportasi akan dipilih oleh penggunanya apabila sesuai dengan kemampuannya dari segi ekonomi, keluasan jangkauan, segi kenyamanan dan lain-lain. Seharusnya pemerintah mendekatkan antara realitas pengguna jasa transportasi dengan kondisi transportasi yang ideal tersebut. Pemerintah memiliki peran penting untuk menjembatani hal tersebut. Satu pekerjaan besar yang menuntut dedikasi dan kerja keras pemerintah untuk mewujudkan tercapainya kondisi tersebut agar mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada seluruh masyarakat khususnya di bidang transportasi

Di Jepang, Pelayanan publik di dirasakan oleh masyarakatnya telah pada tahap memuaskan masyarakatnya. Pelayanan publik yang ada baik di bidang pelayanan secara lansung kepada masyarakat (direct service) ataupun dalam peran birokrasi dalam penyelenggaran pemerintahan (indirect service) telah berjalan secara efektif dan efisien. Kualitas yang prima pelayanan publik di Negara Jepang dipengaruhi oleh beberapa factor baik secara internal maupun eksternal birokrasi dalam system pelayanan publik. Faktor- Faktor tersebut antara lain :

1. Sumber daya Manusia yang berkualitas

Aparatur Negara sebagai pelaksana pelayanan public di Negara Jepang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kapabilitas dan kualitas yang baik. Proses penyeleksian untuk menjadi aparat Negara dilakukan melalui penyeleksian yang memiliki standar dan sistem evaluasi. Selain itu, profesi aparat pemerintah dalam pandangan masyarakat Jepang memiliki prestise yang tinggi sehingga banyak dari lulusan universitas-universitas terkenal di Jepang terutama Universitas Tokyo dan Universitas Kyoto memililh untuk mengikuti seleksi tersebut untuk menjadi aparat pemerintah. Selain itu, sebagian masyarakat Jepang telah menyadari secara menyeluruh perannya sebagai abdi Negara untuk memberikan kualitas terbaik dalam pelayanannya kepada masyarakat. Kondisi ini telah terjadi secara lama dan membudaya dalam masyarakat Jepang.

2. Adanya peraturan yang jelas untuk mengatur pelaksanaan pelayanan publik

Proses pembuatan keputusan kebijakan dalam pemerintahan Jepang dilakukan melalui Dalam penerapan kebijakan tersebut, aparat pemerintah memiliki kesadaraan penuh untuk menerapkannya. Selain itu pada tahap pengawasannya dilakukan secara ketat dan tegas terhadap aparat yang melanggar kebijakan tersebut.

     Jepang terkenal dengan pelayanan transportasi yang baik dan memuaskan. Salah satu bagian transportasi yang baik tersebut ada pada transportasi darat. Dalam kesehariannya, sebagian besar masyarakat Jepang menggunakan kereta api baik monorel maupun subway. Kereta api yang digunakan masyarakat Jepang tersebut secara keseluruhan telah memberikan kualitas terbaik dalam pelayanannya. Hal ini dapat dilihat baik dari segi infrastruktur kereta tersebut maupun sistem administratif pelayanan kereta api.

     Dari segi infrastruktur, kereta-kereta di Jepang memiliki infrastruktur yang lengkap dan memuaskan seperti kereta api yang memiliki AC, dan lain-lain. Dari sisi infrastruktur lainnya Jepang juga mamiliki keunggulan dengan merevitalisasi tampilan kereta api dengan menambahkan figure-figur anime menyerupai pegawai wanita dari Sanriku. Sedangkan dari segi, sistem administratifnya, Jepang memiliki keunggulan dalam hal pengaturan jadwal kereta yang selalu tepat waktu. Kereta dan shinkansen (kereta antar kota super ekspres) mendominasi model transportasi di Jepang. Sebuah sumber yang saya ingat menyebutkan bahwa kepadatan lalu lintas kereta di Jepang adalah yang tertinggi di dunia. Di Jepang, kereta atau shinkansen digerakkan menggunakan listrik. Hal ini tidak menyebabkan polusi udara di perkotaan, karena listrik diproduksi terpusat. PLTN sebagai salah satu sumber pemasok utama energi listrik di Jepang, tentu saja, juga berkontribusi pada rendahnya polusi udara karena, praktis, PLTN tidak mengemisikan CO2.

DAFTAR PUSTAKA

• Merkel, Wolfgang. 2005. Demokrasi di Asia. Jakarta : Friedrich Ebert Stiftung.
• Santoso, Priyo Budi. 1993. Birokrasi Pemerintah Orde Baru. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
• Bahan Ajar Perkuliahan Birokrasi Demokrasi materi Pelayanan Publik
• www.jakartapress.com 
• www.mediaindonesia.com

Tugas 5 - Sosiologi dan Politik

Struktur politik :
a.    Kelompok Elit
b.    Kelompok kepentingan
c.    Kelompok birokrasi
d.    Masa
Jawab :

a) Kelompok Elit
    Pembuat Keputusan merupakan individu atau kelompok yang memiliki tingkatan paling atas dalam stratifikasi politik dan terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan maupun keputusan.
     Contoh: 
     MPR
     DPR
     Presiden

b) Kelompok kepentingan

• Individu – individu atau kelompok yang berminat pada dunia politik.

         Contoh:
          Partai politik

• Kaum berpengaruh merupakan Individu yang tidak terlibat secara langsung namun memiliki karisma atau di percaya oleh masyarakat dalam setiap pembuatan kebijakan maupun keputusan

          Contoh:
          Tokoh masyarakat
          Alim Ulama

c)   Kelompok birokrasi
      Merupakan sekelompok individu yang aktif dalam kegiatan politik dan juga membantu dalam pelaksanaan kegiatan politik.
     Contoh:
     -Mahasiswa
     - Anggota politik

d)  Masa

•  Kaum Pemilih Individu yang mempunyai hak untuk memilih dan berpartisipasi dalam pemilihan politik.

           Contoh:
           - Masyarakat umum yang berkriteria husus

•  Individu atau kelompok yang belum memenuhi kriteria-kriteria yang di tentukan oleh stratifikasi paling atas dan para individu yang sudah memilki kriteria pemilih namun tidak menggunakannya.

          Contoh:
          WNA
          Anak-anak
          Golongan putih (golput)

Tugas 4 - Sosiologi dan Politik

2.     Sturuktur dan fungsi politik antara lain :

a.       Sosialisasi politik

b.      Rekruitmen politika

c.       Stratifikasi politik

d.      Komunikasi politik

Jawab :

a. Sosialisasi politik. Merupakan fungsi untuk mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administrative, dan yudisial tertentu.

     b. Rekruitmen politik. Merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian.

 c. Stratifikasi politik. Meliputi :
      Stratifikasi politik (kebijakan) nasional di indonesia tersusun secara bertingkat yang terdiri atas:

    1) Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang lingkupnya menyeluruh secara nasional, misal: penetapan UUD. Penentu tingkatan ini adalah MPR dengan produk kebijakan berupa UUD dengan ketetapan MPR.

    2) Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak yang lingkupnya juga menyeluruh nasional. Penentu tingkatan ini adalah Presiden. Produk dari Presiden bersama DPR berupa UU atau Perpu, sedangkan dari kewenangan Presiden adalah Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan UU.

     3)  Tingkat kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utam pemerintahan sebagai penjabaran terhadap kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang utama tersebut. Penentunya adalah Menteri. Produk nya berupa Surat Edaran Menteri.

     4) Tingkat kebijakan di daerah meliputi kebijakan mengenai pelaksanaan pemerintah pusat di dsaerah maupun kebijakan pemerintah daerah. Penentu nya adalah gubernur. Produknya adalah keputusan/instruksi Bupati/walikota untuk kabupaten/kota madya

 

d. komunikasi politik. Merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam system politik. Ketiga fungsi diatas tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan instansi Negara, akan tetapi peranannya sangat penting dalam cara bekerja system politik seperti yang terlihat dalam bagan sebagai berikut;

Tanggapan Mengenai Kasus KKN Yang Menghancurkan Jalan Bisnis Dan Politik Di Indonesia Saat Ini

Sudah menjadi rahasia umum KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) ada di segala aspek dan bidang di Negara ini. Penyakit ini memang sudah sangat parah dan kronis. Dapat dibayangkan Negara yang sangat kaya baik dari sumber daya alam dan sumber daya manusianya ini sulit menjadi Negara yang maju. Semua potensi yang ada tidak dapat dimaksimalkan dan diberdayagunakan hanya karena 3 (tiga) kata yaitu KKN, yang merusak seluruh tatanan dan keseimbangan baik politik dan ekonomi. Butuh kerja keras dan keberanian serta kemauan yang sangat kuat dari bangsa ini begitu pula komitmen pemerintah yang selalu dipertanyakan konsistensinya dalam pemberantasan KKN. Banyak kasus-kasus besar tentang KKN yang penyelesaiannya tidak jelas dan mengambang di Negara ini, bahkan vonis hukuman yang ringan untuk para koruptor semakin membuat kita miris, sehingga kasus per kasus seperti dejavu yang terulang dan terus terulang tanpa ada yang dapat membuat para pelakunya menjadi jera. Untuk kasus mafia pajak yang sedang ramai dibicarakan saat ini dan kasus century sebelumnya, menurut saya itu hanya sebagian kecil dari lingkaran setan KKN yang ada di negeri ini, sudah sangat kronis memang penyakit ini.

Sebaiknya kita patut mencontoh Negara yang sudah berhasil keluar dari kemelut permasalahan KKN, tetapi kembali lagi kepada pemerintah apakah mereka benar-benar serius dan berkomitmen penuh dalam pemberantasan KKN. Cara-cara ekstrim memang terkadang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang ekstrim juga, seperti yang Negara Cina lakukan untuk mengatasi masalah KKN. Pada bangsanya dan menurut menurut mereka hukuman matilah yang pantas untuk menghukum para koruptor dan ternyata itu berhasil untuk membuat efek jera, dan sekarang lihat hasilnya Cina menjadi Raksasa Asia yang mampu menandingi Amerika di segala bidang. Menurut saya hal itu patut dicontoh tetapi sepertinya pemerintah Negara ini masih terlalu nyaman dalam selimut KKN sehingga belum ada cara-cara yang kongkrit untuk mengatasi masalah ini, sebenarnya kita pun bisa jika ada kemauan dan keseriusan.